Buyung: Yang Dibubarkan Seharusnya PD dan DPR Bukan KPK!

Jakarta - Kritik terus mengalir terhadap Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta KPK dibubarkan. Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai semestinya bukan KPK yang dibubarkan, tapi Partai Demokrat (PD) dan DPR.

"Yang harus dibubarkan itu bukannya KPK tapi Partai Demokrat atau DPR!" tegas Buyung usai acara peluncuran buku 'Pesan-pesan Islam, Kumpulan Kuliah H Agus Salim' yang diselenggarakan Yayasan H Agus Salim, di Museum Nasional, Jl Medan Merdeka Barat, Sabtu (30/7/2011).

Pendiri YLBHI ini mengakui KPK memang memiliki banyak kekurangan di sana-sini. Namun bukan alasan bagi siapa pun termasuk Ketua DPR mengusulkan pembubaran KPK.

"KPK malah harus kita perkokoh," jelasnya.

Sebagai salah satu penggagas lahirnya UU KPK, Buyung mengakui lembaga KPK tidak bersifat abadi. Namun untuk konteks Indonesia, Buyung melihat keberadaan KPK masih sangat diperlukan.

"Memang betul saya harus akui kita tidak bermaksud KPK itu berlaku abadi atau seterusnya. Sifatnya sementara, dari semula niatnya memang sementara. Hitungan saya 20 tahun kayak di Hong Kong," imbuhnya.

Dalam 20 tahun KPK semestinya bisa membersihkan Indonesia dari korupsi. Termasuk memimpin pemberantasan korupsi bersama polisi dan jaksa.

"20 Tahun kalau kita bisa membersihkan Indonesia ini seperti Hong Kong, bubarlah KPK-nya. Kembalikan kepada polisi sama jaksa. Yang penting KPK memulai untuk memicu polisi dan jaksa agar bersaing memberantas korupsi. Sayang KPK belum berhasil untuk mengajak bersama-sama mengkoordinir, kan harusnya tugasnya koordinasi jadi mengkoordinir polisi dan jaksa supaya bersama-sama memberantas korupsi. (tapi) Itu belum banyak dikerjakan oleh KPK," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kecewa terhadap KPK yang tengah dihembus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan menemui pihak yang berperkara. Kalau hal tersebut terbukti adanya, ia mendorong agar KPK dihilangkan.

"Karena kekecewaan kita terhadap lembaga negara. Kalau lembaga ad hoc ini sudah tidak dipercaya ya apa guna lembaga ini didirikan. Kalau terbukti perlu dipikirkan kembali apakah bedol desa lembaganya dihilangkan dan dikembalikan ke lembaga semula. Nyatanya tidak membawa perubahan juga," keluh Marzuki dengan nada serius. Hal tersebut disampaikan Marzuki sepulang salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Iwan Diancam Dibunuh Usai Bervideo Skype dengan Nazaruddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman pembunuhan kerap kali mampir kepada
dirinya. Itulah yang dialami citizen journalist Narliswandi atau akrab disapa Iwan Piliang. Ancaman kali ini dirasanya cukup besar, setelah menguak wawancara menggunakan aplikasi skype dengan musuh nomor satu Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com, di Jakarta, Minggu (24/7/2011), Iwan mengaku wawancara lewat aplikasi skype dengan Nazaruddin sudah dicobanya sejak lama. Ia mengaku, ingin memverifikasi sejumlah fakta keterlibatan Nazaruddin, dan koleganya di partai yang tidak lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Mantan jurnalis Pantau, bersama Andreas Harsono, dan Linda Christanty, mengungkapkan, pascawawancara dengan Metrotv itu banyak mata mengikutinya. Tak sedikit telepon masuk menanyakan apa maksud Iwan menguak itu semua. Dari semua kader Demokrat, Denny Kailimang yang paling awal menghubunginya. Ia beralasan karena nomor kontaknya ada.

Sayang, Iwan tak mengungkap percakapannya dengan Denny yang duduk sebagai Ketua Departemen Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat ini. Setelah itu, telepon dan sms bernada ancaman menyusul. "Mereka yang menelpon sosok-sosok hantu," timpalnya. Ancaman serupa sudah diterimanya ketika menangani kasus David, mahasiswa Indonesia yang tewas di Singapura, misalnya.

"Wawancara dengan Nazaruddin, membuat semua orang di dalam Demokrat, terutama yang pro Anas, kebakaran jenggot. Belakangan mereka menyerang, mengancam membunuh," duga Iwan. Yang disayangkan, Demokrat justru tak melakukan klarifikasi apa yang disampaikan Nazaruddin kepada media selama ini.
 ---
Apa juga yg mau dibantah dan diklarifikasi ama PD, kalo omongan orang dalam seperti nazarudin itu ditayangkan secara live dan blak2an di metro tv.... Masyarakat jg bisa menilai punya mata dan telinga..
---

Jangan Heran Jika Pernyataannya Pedas Terus, Inilah Siapa Marzuki Alie Sebenarnya!!

Jakarta – Peryataan terakhir kali Ketua DPR RI Marzuki Alie yang mengusulkan koruptor dimaafkan dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dibubarkan, terus menuai kecaman. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu pun dinilai tak tepat terus memimpin DPR RI dan banyak desakan agar dirinya diganti.

Lalu siapa sebenarnya Marzuki Alie yang selalu berani mengeluarkan pernyataan yang terbilang kontroversi dan tak jarang menyakiti perasaan orang banyak. Ternyata seorang Marzuki Alie pun menyimpan kontroversial dalam sejarah perjalanannya menuju kursi pimpinan DPR.

Sebelum bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden RI, Marzuki juga sempat ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus PT Semen Baturaja, Sumatera Selatan. Kala itu ia masih menjabat Direktur Komersial di salah satu perusahaan BUMN tersebut.

Alumnus Fakultas Ekonomi , Universitas Sriwijaya (UNSRI) itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tertanggal 27 Juli 2004 dengan nomor surat panggilan 241/2004. Pemanggilan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kejati Sumsel No Print/139/N.6/F 1703/2004 tertanggal 3 Maret 2004.

Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba kasus itu beku hingga meloloskan Marzuki dari ancaman seumur hidup dibalik jeruji besi.

Bahkan, beberapa bulan kemudian, ia dipilih Presiden SBY untuk menduduki pimpinan DPR sebagai Ketua DPR periode 2009-2014, yang kala itu menjadi wewenang partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu.

Tercatat sebagai anggota dewan terhormat di gedung DPR RI, bukan kali ini saja Marzuki melontarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Sejak terpilih sebagai Ketua DPR, Marzuki sudah tiga kali ia mengeluarkan pernyataan ataupun sikap yang mencerminkan ketidakpahamannya dalam berpolitik dan mengurus negara.

Pada Oktober 2010 misalnya, Marzuki selaku pimpinan wakil rakyat di parlemen melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan bagi para korban tsunami di Mentawai, Sumatera Barat.

Dia mengatakan, musibah bencana tsunami tersebut merupakan resiko yang harus diterima oleh warga masyarakat yang hidup di wilayah pantai. Sehingga, ia menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bencana itu untuk meninggalkan daerah itu jika takut dengan ombak besar seperti tsunami.

Dasar memang lidah tak bertulang, empat bulan kemudian, tepatnya pada Februari 2011, Marzuki Alie kembali memberikan pernyataan yang sangat menghina. Kali ini menyerang martabat tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia menyatakan, para Pembantu Rumah Tangga (PRT) TKI telah mencoreng nama baik Indonesia.

Menurut dia, peristiwa penyiksaan yang sering dialami oleh TKI merupakan hal wajar, karena TKI tersebut bekerja ke luar negeri tidak didukung dengan keahlian yang berkaitan dengan PRT. "Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika, akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah, wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu”.

Seperti tak kapok akan kecaman yang diterima akibat pernyataannya itu, Maszuki melontarkan pernyataan yang semakin membuat masyarakat gerah, ia meminta agar KPK dibubarkan dan pemutihan bagi para koruptor yang lari keluar negeri dengan mengembalikan uang hasil korupsinya dan dikenakan pajak.

Pernyataan yang terkesan ingin melemahkan wewenang KPK dalam memberantas korupsi itu juga tak lepas dari hujatan berbagai kalangan, tak terkecuali Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai Marzuki sebagai pimpinan yang tidak mengerti hukum.(ndr)